MATATELINGA,Medan : Rapat Dengar Pendapat (RDP) III perihal masalah penggusuran rumah dinas Kanwil DPJb Sumut bersama Ikatan Keluarga Pensiunan Departemen Keuangan (Ikapedijak) Sumut di Komisi A DPRD Sumut pada hari Senin, 9 November 2026 digelar dihadiri oleh Ketua Ikapedijak Sumut,Soni Hestukoro beserta perwakilan keluarga pensiunan.
RDP yang di pimpin oleh Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PKS DR.H. Hefriansyah,SE.,MM. bersama Ir.Agustinus Zega dari Fraksi PDIP dan Megawati Zebua dari fraksi Golkar. Sementara pihak Kanwil DJPb Sumut tidak dihadiri Kepala Kanwil Tunas Agung Jiwa Brata, melainkan diwakili Kepala Bagian Umum Hendri Rolinson Purba bersama sejumlah pejabat lainnya
Baca Juga: Kakanwil DJP Sumut II dan Wali Kota Siantar Bahas Keuangan, UMKM dan PAD Dalam keterangannya Henry R. purba mengungkapkan bahwa kanwil DPJb Sumut telah melakukan seluruh proses pengosongan rumah dinas sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada."Sejak 2023 sampai saat ini kami sudah melakukan upaya pendekatan baik fisik dan administrasi serta telah memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga sesuai dengan peraturan yang sah",kata Hendry.
Namun hal itu di bantah oleh ketua Ikapedijak Sumut ,Soni Hestukoro yang menyatakan bahwa dalam proses yang dikatakan humanis itu dalam prakteknya tidak sesuai kenyataannya, malah terkesan ada intimidasi.Persoalan ini semakin menarik setelah IKAPEDIJAK menunjukkan surat resmi Kanwil DJPb Sumatera Utara Nomor S-1943/WPB.02/2024 tertanggal 16 Mei 2024, perihal konfirmasi terhadap usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III.
Baca Juga: Hari Pertama Pemutihan Pajak Kendaraan, Kantor Samsat di Sumut Dipadati Masyarakat Surat yang ditandatangani Kepala Kanwil DJPb Sumut saat itu, Syaiful, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri.Selain itu, surat tersebut mengutip Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 8 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa penghuni mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi bersangkutan.
"Berdasarkan ketentuan tersebut, Kanwil DJPb Sumut menyatakan sebagai unit vertikal eselon II tidak memiliki kewenangan melakukan kajian dan memberikan persetujuan terhadap usulan pengalihan status rumah negara Golongan II menjadi Golongan III",jelas Soni."Surat ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perubahan status rumah tersebut membutuhkan keputusan pejabat yang memiliki kewenangan di tingkat pusat.",tutup Soni.*Rumah Berdiri Sejak 1955*Dalam RDP terungkap, sebanyak 32 rumah dinas DJPb Sumut tersebut telah berdiri sejak 1955 dan selama puluhan tahun dihuni para pensiunan, janda pensiunan serta anak pensiunan.Para penghuni mengaku memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Mereka juga berpedoman pada PP Nomor 31 Tahun 2005 yang mengatur perubahan status rumah negara.
Bahkan, pada 2008, Kanwil DJPb Sumut disebut pernah memberikan formulir kepada penghuni untuk mengajukan proses kepemilikan rumah tersebut.IKAPEDIJAK menyebutkan permohonan penyelesaian status rumah telah berulang kali disampaikan sejak 2010, 2018, 2020, 2022, 2024 hingga 2026.*Kepala Kanwil Kembali Tidak Hadir*Ketidakhadiran Kepala Kanwil DJPb Sumut Tunas Agung Jiwabrata dalam RDP ketiga menjadi perhatian. Pihak Kanwil hanya diwakili Kepala Bagian Umum Hendri Rolinson Purba bersama sejumlah pejabat lainnyaIKAPEDIJAK meminta adanya penjelasan menyeluruh mengenai dasar hukum rencana pengosongan, termasuk kewenangan pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Kakanwil DJP Sumut II dan Wali Kota Siantar Bahas Keuangan, UMKM dan PAD Sebanyak 32 rumah yang dipersoalkan tersebar di sejumlah lokasi di Kota Medan, antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Kiwi, Jalan Kemiri dan kawasan Air Bersih.Salah seorang penghuni, Usman Siregar (90), mengaku telah menempati rumah dinas di Jalan Kiwi, kawasan Sunggal, selama kurang lebih 44 tahun
*Dibawa ke Menteri Keuangan dan DPR RI*Heriansyah menyampaikan, Komisi A DPRD Sumut akan melanjutkan persoalan tersebut ke Kementerian Keuangan dan mengupayakan RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.
Langkah ini dilakukan agar aspirasi para pensiunan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat dan memperoleh kepastian mengenai kemungkinan perubahan status maupun pembelian rumah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga: Hari Pertama Pemutihan Pajak Kendaraan, Kantor Samsat di Sumut Dipadati Masyarakat Komisi A berharap Menteri Keuangan memberikan solusi sebelum ada tindakan terhadap para penghuni yang telah puluhan tahun menempati rumah tersebut.Para pensiunan berharap pengabdian mereka selama menjadi bagian dari Kementerian Keuangan turut menjadi pertimbangan dalam penyelesaian persoalan ini.Dengan adanya surat Kanwil DJPb Sumut tertanggal 16 Mei 2024, persoalan kewenangan perubahan status rumah negara kini memiliki dasar administrasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.Komisi A DPRD Sumut menegaskan, tidak boleh ada pengosongan paksa sebelum persoalan tersebut memperoleh penyelesaian dan kepastian hukum.
Heriansyah menegaskan, tidak boleh ada pengosongan paksa pada 10 November 2026 karena hingga kini belum ada penyelesaian dari Menteri Keuangan terkait permohonan perubahan status maupun kepemilikan rumah tersebut.Menurutnya, persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar para pensiunan memperoleh kepastian hukum."Jangan ada pengosongan paksa. Persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu dengan meminta keputusan Menteri Keuangan. Komisi A akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI," tegas Hefriansyah. (Irwansyah)
Baca Juga: Kanwil Ditjenpas Sumut Siap Dukung Penuh Proses Penegakan Hukum yang Libatkan Pegawainya