MATATELINGA, Medan: Dari 38 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sejak April 2018, KPK telah menahan 35 orang.Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan enyidikan untuk 12 orang tersangka diantaranya telah selesai sehingga telah dilimpahkan pada jaksa penuntut umum. "Lima diantaranya telah mulai didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Secara bertahap yang lain juga akan diproses,"urainya, Selasa (27/11).Selain itu, imbuh Febri, KPK telah memasukkan satu orang sebagai DPO dan terus melakukan penyisiran terkait posisi Ferry Suando Tanuray Kaban. KPK kembali mengingatkan agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri.KPK telah mendatangi pihak keluarga. Saat itu keluarga menyampaikan pada tim bahwa tidak ada komunikasi antara tersangka dengan keluarga."Kami perlu mengingatkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikan informasi dan keberadaan seorang DPO atau memberikan keterangan palsu terkait hal tersebut maka ada resiko pidana untuk perbuatan itu, yaitu di Pasal 21 atau Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling sedikit 3 tahun hingga 12 tahun," tegas Febri.Selain itu, tuntutan terhadap pelaku yang tidak koperatif dan melarikan diri kami pastikan akan lebih tinggi dibanding pelaku lain yang koperatif. Perlu diingat ancaman pidana untuk penerimaan suap adalah 4 sampai 20 tahun penjara."Tidak ada gunanya bagi tersangka FST melarikan diri dari proses hukum, karena lambat atau cepat pasti akan ditemukan. KPK terus melakukan pencarian keberadaan tersangka dengan bantuan Polri dan masyarakat setempat. Justru jika FST terus melarikan diri maka hal tersebut akan menjadi beban bagi dirinya sendiri dan juga keluarga. Sehingga kami ingatkan kembali agar ybs koperatif dan menyerahkan diri pada KPK," kata Febri.Dalam proses berjalan, satu orang tersangka yaitu Sopar Siburian telah mengajukan diri sebagai JC pada Penyidik. Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan. Pada dasarnya KPK menghargai pengajuan JC tersebut, karena yang bersangkutan selama proses hukum ini cukup koperatif dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima yaitu sekitar Rp202.500.000.Sedangkan sejumlah Anggota DPRD lain telah mengembalikan uang dengan total sekitar Rp7.656.500.000. Sikap kooperatif ini pasti akan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam proses hukum yang sedang berjalan, pungkas Febri. (mtc/amr)