MATATELINGA, MEDAN-Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia gandeng Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara (DJP Sumut) I untuk meningkatkan literasi keuangan dan perpajakan, khususnya dikalangan mahasiswa USM Indonesia.
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), peresmian tax center dan seminar mengenai literasi perpajakan di Aula Ign Washington Purba, Kampus USM Indonesia, Selasa (8/7/2025).
Penandatanganan MoU dihadiri langsung oleh Rektor USM-Indonesia, Prof Dr Dra Ivan Elisabeth Purba SH MKes beserta wakil rektor, dekan dan dosen; Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra SPI MSi bersama jajarannya, para mahasiswa/mahasiswi USM Indonesia dan undangan lainnya.
Baca Juga: Muhammad Dahnil Ginting Kunjungi Kediaman Widya seorang mahasiswi yang terancam Putus Kuliah Rektor USM Indonesia, Prof Dr Dra Ivan Elisabeth Purba SH MKes dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara USM-Indonesia dengan DJP Sumut I.
"Perguruan tinggi merupakan satu pilar yang harus diperhitungkan dalam suatu bangsa dan negara. Perguruan tinggi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan amanat UUD 1945. Adanya kerja sama ini semakin memantapkan USM Indonesia dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tidak buta dengan kebijakan pemerintah," katanya.
Cepatnya regulasi perpajakan di Indonesia, lanjut Ivan merupakan hal yang wajar sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan dunia internasional.
"Perguruan tinggi apabila bekerjasama dengan DJP akan terikut dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Hal ini menjadi modal kita untuk bisa menyampaikan kepada semua mahasiswa. Sehingga nanti diharapkan mahasiswa, terutama dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, menjadi agen-agen percepatan semua target-target yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita ketahui bahwa peran pajak sangat tinggi di dalam APBN Indonesia. APBN diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara. Kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, pembangunan harus dipersiapkan untuk bisa mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 tersebut, termasuk sumber daya manusia," jelasnya.
Lebih lanjut Ivan menyampaikan, dengan adanya kerja sama ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para mahasiswa dan dosen USM-Indonesia untuk bisa lebih cepat memberikan informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman bagi mahasiswa.
Ivan Elisabeth Purba juga berharap bahwa dengan adanya kerja sama ini maka diharapkan keberadaan USM Indonesia dapat lebih berdampak kepada masyarakat.
"Bukan hanya memberikan edukasi kepada mahasiswa, saya harapkan kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita. Karena itu mari kita melakukan top-up pengetahuan dan pengalaman-pengalaman kita. Kita harapkan segala sesuatu yang kita kerjakan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak," tandasnya.
Sementara Kepala Kanwil DJP Sumut I , Arridel Mindra SPI MSi yang tampil sebagai narasumber dalam seminar literasi perpajakan mengungkapkan, kerja sama ini menjadi langkah penting untuk mengembangkan kompetensi bagi para mahasiwa dan mahasiswi dalam bidang perpajakan.
"Bagi DJP sendiri, kerjasama ini pasti sangat terbantu. DJP memiliki program-program dan usaha-usaha untuk terus meningkatkan literasi dan pemahaman perpajakan dengan sosialisasi, bahkan kampanye perpajakan. Hal ini dikarenakan APBN Indonesia sangat bertumpu kepada penerimaan pajak," paparnya.
Arridel mengatakan, saat ini Sumatera Utara memiliki Kanwil DJP yakni DJP Sumut I dan DJP Sumut II yang berkantor di Kota Pematangsiantar. Adapun DJP Sumut I saat ini memiliki sekitar 1.110 pegawai yang tersebar di 9 kantor pelayanan pajak dan 1 kantor wilayah (Kanwil).
"Artinya kita memang membutuhkan banyak orang. Kami memiliki Program Relawan Pajak atau Renjani yakni Relawan Pajak untuk Negeri yang pesertanya adalah para mahasiwa dan mahasiswi. Kita latih dan kita kasih SK dan kita beri akses untuk melayani wajib pajak. Para relawan ini sangat membantu teman-teman kami di lapangan," ujarnya.
Arridel mengajak para mahasiwa dan mahasiwa USM Indonesia untuk bergabung dengan DJP, baik sebagai relawan Renjani, peserta PKL ataupun bekerja penuh waktu.
Dalam kesempatan itu, Arridel juga menyampaikan materi mengenai perpajakan. Secara sederhana, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh warga negara dan perusahaan kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi BBM, pembangunan jalan, hingga bantuan sosial.
Arridel juga memaparkan peranan pajak dalam menopang pembangunan Indonesia. Diungkapkannya bahwa 71% pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti untuk pendidikan, kesehatan dan lainnya. Pajak tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai dan PBB PSL.