"Dengan berlakunya pasal tersebut, menempatkan para Pemohon berada dalam yang rentan terhadap tindakan kriminalisasi yang dapat menimbulkan efek gentar atau chilling effect bagi warga negara, termasuk para pemohon," tutur perwakilan pemohon, Suryadi di Gedung MK, Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.
Baca Juga: Pembahasan RKUHP Sudah Rampung dan Bakal segera Diketok Palu Lalu, mahasiswa menggugat Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut para pemohon, pasal tersebut berpotensi menimbulkan efek gentar bagi warga negara dalam menyampaikan kritik.