Sementara Bambang Giri Arianto, pensiunan jenderal Polri sekaligus mantan Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra, dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari.Sedangkan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Idham Khalid, dituntut 9 tahun 6 bulan penjara, denda Rp600 juta subsider 150 hari, serta uang pengganti Rp3,2 miliar subsider 5 tahun.JPU menyatakan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor dan ketentuan terkait lainnya.
Perkara ini berkaitan dengan proyek pengadaan 93 smartboard senilai sekitar Rp14,415 miliar, yang bersumber dari Perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga: Sat Reskrim Polres Samosir Ungkap 7 Kasus Jadi Perhatian Publik Menurut dakwaan jaksa, gagasan pengadaan muncul setelah Pj Wali Kota Tebing Tinggi saat itu, Moettaqien Hasrimi, melihat penggunaan papan tulis interaktif ketika berkunjung ke sekolah di Banten.
Pengadaan kemudian direncanakan untuk sekolah SMP negeri di Kota Tebing Tinggi. Dalam perjalanannya, mekanisme pemilihan penyedia berubah dari mini kompetisi menjadi e-purchasing.
PT Gunung Emas Ekaputra kemudian dipilih sebagai penyedia. Harga yang disepakati mencapai Rp153,5 juta per unit, dengan nilai kontrak sekitar Rp14,275 miliar untuk 93 unit.
Jaksa mengungkap, perusahaan tersebut membeli perangkat ViewSonic dari PT Bismacindo Perkasa sekitar Rp110 juta per unit sebelum pajak. Sementara Bismacindo disebut memperoleh barang dari PT Galva Technologies dengan harga sekitar Rp30 juta per unit termasuk PPN.
Baca Juga: Tikam Anak Kepling hingga Tewas, Arif Divonis 8 Tahun Penjara Jaksa juga mendalilkan adanya hubungan afiliasi antara PT Gunung Emas Ekaputra dan PT Bismacindo Perkasa. Sebanyak 93 smart
board kemudian didistribusikan ke 10 SMP negeri.Pembayaran proyek senilai Rp14,275 miliar disebut dicairkan pada 14 Januari 2025 ke rekening PT Gunung Emas Ekaputra. Dalam dakwaannya, jaksa juga menyebut adanya penyerahan uang kepada Idham Khalid melalui Bahrun Walidin dengan total sekitar Rp3,2 miliar.
Penyerahan disebut berlangsung di sejumlah lokasi di Medan hingga kawasan rest area Tol Medan–Tebing Tinggi.
Selain itu, jaksa menilai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak didukung survei harga sesuai ketentuan pengadaan. Kondisi tersebut diduga berkontribusi terhadap harga pengadaan yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang disampaikan dalam persidangan, perkara tersebut disebut menimbulkan dugaan kerugian negara lebih dari Rp6,2 miliar.Meski demikian, seluruh tuduhan dan tuntutan tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan. Para terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan.
Baca Juga: Baru Peroleh Restorative Justice dari Kejari Medan, Roberto Kembali Jadi Tersangka Kasus Pengancaman Sidang selanjutnya dijadwalkan untuk agenda pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa dan penasihat hukum pada Jumat (14/8/2026). (Reza)