Selain itu, Fraksi PKS mempertanyakan keterlibatan Pemko Medan dalam penetapan desil masyarakat, termasuk langkah koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi warga dan kategori desil yang ditetapkan.
Persoalan ini dinilai penting karena akurasi data menjadi salah satu faktor penentu agar program bantuan dan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Fraksi Gerindra DPRD Medan Sorot Kemiskinan, Tak Cukup Hanya Bansos "Pemerintah harus memastikan
data masyarakat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada mekanisme koreksi yang jelas agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan," demikian pokok perhatian Fraksi PKS dalam penyampaian jawabannya.Fraksi PKS juga meminta Pemko Medan mengevaluasi berbagai bentuk bantuan dan program penanggulangan ke
miskinan yang telah dilaksanakan. "Kami minta penjelasan program mana yang paling berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana keberhasilannya diukur," katanya.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS mempertanyakan besaran anggaran yang dialokasikan selama dua tahun terakhir untuk program penanggulangan kemiskinan, termasuk program prioritas dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut.
"Bagi Fraksi PKS, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau jumlah bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, diperlukan ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah program pemerintah benar-benar mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi beban keluarga miskin," pungkasnya.
Baca Juga: Temuan Narkoba di Kapal, Robi Barus Dukung Tindaklanjut Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan